/INFORMED CONSENT DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA

INFORMED CONSENT DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA

Informed consent atau dalam bahasa Indonesia disebut persetujuan tindakan kedokteran yang ketentuannya diatur dalam PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Informed consent merupakan konsekuensi dari hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter dalam lalu lintas pelayanan kesehatan. Informed consent merupakan wujud kepercayaan pasien yang diberikan kepada dokter untuk menjalankan tidakan medis demi kesembuhan pasien yang paripurna, dimana kepercayaan tersebut terjalin ketika dokter mampu memberikan nasihat medis atau informasi medis yang baik, benar dan sesuai dengan prosedur tindakan medis yang akan diterapkan pada tubuh pasien, sehingga dengan cara tersebut dokter akan dapat persetujuan baik secara lisan ataupun tertulis dari pasien untuk menjalankan tindakan medis, selain itu juga persetujuan tindakan kedokteran merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam hal ini, hak asasi pasien untuk dapatkan informasi, serta menentukan pelayanan kesehatan terbaik yang akan diterima pasien.

Negara Indonesia informed consent secara material sudah diterima dan secara juridis sudah berlaku dengan diterbitkannya PP No 18 Tahun 1981 yang antara lain menetapkan mengenai donor hidup sebagai berikut :

  • sebelum persetujuan tentang tranplasi alat atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan diberi tahu oleh dokter konsultan mengenai sifat operasi,akibat-akibatnya dan kemungkinan yang bisa terjadi.
  • dokter sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dan pemberian tahunan tersebut (Moh.Hatta,2013).

Hukum sendiri sebenarnya tidak mensyaratkan harus dibuat suatu consent tertulis untuk melakukan suatu operasi atau tindakan medis, namun untuk aman dan mudahnya lebih baik dibuat tertulis untuk kepentingan pembuktian dalam sengketa dokter dengan pasien yang kemungkinan bisa terjadi. Consent murni bukanlah suatu binding agreement atau contract in law, bukan perjanjian atau terapeutik antara dokter dengan pasien; perjanjian lisan sebenarnya sudah diberikan secara lisan pada waktu menjelaskan dan memberikan informasi tentang operasi medis yang akan dilakukan, consent hanya merupakan penegasan tertulis yang sudah disetujui pasien, justru sebaliknya apabila pasien yang menolak dilakukan pembedahan misalnya harus membuat surat pernyataan tertulis sehingga dokter tidak diperasalahkan (C.J.J.M.Stolker,1986).

Dalam PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak ada pengaturan terkait dokumen informed consent dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum, seperti halnya rekam medis yang secara tegas diatur dalam PERMENKES Rekam Medis bahwa dokumen rekam medis dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Walaupun tidak ada pengaturan informed consent sebagai alat bukti tertulis atau surat, namun dalam aturan PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur “persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan”. Selain itu apabila dilihat dalam substansinya dimana informed consent yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari teori pasien menentukan nasib sendiri terhadap fisik ataupun kesehatan dirinya, yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia maka informed consent harus dijadikan sebagai alat bukti tertulis/surat. Sehingga patut untuk kemudian informed consent dapat dikaji sebagai alat bukti tertulis/surat baik dalam hukum pembuktian pidana dan perdata. Hal ini memiliki kaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof Subekti upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Artinya bahwa Informed consent yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil hukum sebagai alat-alat bukti baik yang dimiliki oleh penggugat ataupun, pelapor, wajib hukum untuk membuktikan hal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya terkait rekam medis sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian pidana, sekiranya akan memiliki kesamaan pula kedudukan informed consent sebagai alat bukti surat/tertulis dalam hukum pembuktian pidana dikarenakan pasti merujuk pada Pasal 184 KUHAP. Persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan kedokteran ataupun dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, memiliki kegunaan sebagai dasar peniadaan pidana, selain didasari pada maksud dan tujuan yang patut pada tindakan medis tersebut.

Seperti pada Arrest HR (pengadilan di kerajaan Belanda) (10-2-1902) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan melainkan sarana belaka untuk mencapai tujuan yang patut maka tidak ada penganiyaan”. Maksud dari Jurisprudensi ini, ialah bahwa apabila seseorang menyetujui suatu tindakan yang dapat melukai atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh dengan tujuan medis atau kesembuhan pasien maka tidak dapat kategori sebagai perbuatan pidana dikarenakan telah hilang sifat melawan hukum pidana (Soenarto Soerodibroto,1994).

Dalam tindakan medis darurat, secara hukum khususnya yang terdapat dalam ketentuan PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, tidak diwajibkan untuk membuat informed consent terlebih dahulu, dikarenakan dalam tindakan medis darurat kepentingan medis atau kepentingan keselamatan pasien yang didahulukan. Akan tetapi bukan berarti terbebas, ataupun tidak membuat informed consent, yang mana informed consent tetap dibuat namun setelah pasien tersebut mendapatkan tindakan medis. Sehingga informed consent yang dibuat dalam tindakan medis darurat juga memiliki kedudukan hukum sama, untuk menjadi alat bukti apabila ada dugaan kesalahan medis dokter ataupun tenaga kesehatan. Walaupun informed consent dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis/surat dalam pembuktian hukum pidana, namun untuk menguatkan kedudukan informed consent sebagai alat bukti, maka dperlukan juga keterangan Ahli yang sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran, serta memiliki kaitan dengan tindakan kedokteran. Tujuannya untuk menjelaskan tindakan kedokteran yang telah mendapatkan persetujuan medis tersebut, apakah telah sesuai dengan kebutuhan medis pasien, atau apakah telah sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran. Hal ini begitu membantu hakim dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan alat bukti semata, namun juga disertai dengan keyakinan hakim sebagaimana dalam teori negatife wettelijk bewisjtheorie artinya pembuktian tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP belaka, namun juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Dimana teori ini juga terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Diah Widi Astuti, dalam tesisnya menyimpulkan bahwa informed consent secara normatif dapat dijadikan alat bukti, baik itu alat bukti surat maupun alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 187 ayat (4) huruf b dan Pasal 188 ayat (2) dan (3) KUHAP. Selain itu pembuktian harus ditinjau dalam ajaran hukum pembuktian yakni; (1) Diperkenankan oleh undang-undang (KUHAP), (2) Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya, (3) Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta, dan (4)Relevance,yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan (Diah Widi Astuti,Tesis Tidak di Terbitkan Perpustakaan Magister Hukum UII,2009)