/OBAT ONLINE DAN LEMAHNYA BPOM

OBAT ONLINE DAN LEMAHNYA BPOM

Dalam pemberitaan media online Republika.co.id tertanggal 16 Agustus 2018 Kepala BPOM Penny Lukito yang melarang obat-obatan diperjualbelikan melalui e-commerce atau online. Obat-obatan yang maraknya diperjual belikan secara online melalui medsos salah satunya obat pelangsing tubuh yang sangat digandrungi kaum wanita.

Tentu menjadi pertanyaan apakah penjualan obat secara online telah sesuai dengan kaidah hukum kesehatan? Siapakah yang memiliki kewenangan untuk memproduksi dan mendistribusi obat-obatan ? dan apakah penjualan obat secara online memberi perlindungan secara hukum ? Ini adalah pertanyaan utama yang harus ada dibenak masyarakat selaku konsumen sebelum membeli obat secara online/ e-commerce.

Terkait persoalan penjualan obat secara online, telah jelas dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”, dan 106 ayat (1) berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, ayat (3) berbunyi “Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 108 ayat (1) berbunyi “Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Zulhaima Rezna Salampessy, S.Farm.,Apt  apoteker di Yogyakarta menjelaskan bahwa farmakope adalah buku panduan bagi tenaga kefarmasian (apoteker) dalam membuat obat. Selain itu, Zulhaima juga memaparkan bahwa proses pembuatan obat dimulai dari farmakope setelah itu diteruskan ke Industri Farmasi yang memiliki kewenangan memproduksi obat, setelah dari Industri Farmasi kemudian BPOM memeriksa dan memberi registrasi obat untuk kemudian dikembalikan lagi ke Industri Farmasi untuk diteruskan ke Pedagang Besar Farmasi yang memiliki wewenang mendistribusikan obat pada Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Toko Obat, namun apabila obat yang dikonsumsi masyarakat kadaluarsa, maka obat tersebut segera dikembalikan pada BPOM untuk diperiksa sesuai kaidah kefarmasian.

Maka secara hukum apabila merujuk pada Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 Undang-Undang Kesehatan, penjualan obat  secara online adalah pelanggaran hukum dikarenakan tidak sesuai dengan hukum. Dikarenakan dalam Undang-Undang Kesehatan yang memiliki hak menjual obat adalah Apotek, Rumah Sakit, klinik dan Toko Obat.

Pemerintah yang dimaksud oleh Undang-Undang Kesehatan untuk memberi izin edar obat (registrasi obat) dan mencabut izin edar obat adalah BPOM, hal ini merujuk pada Pasal 4 huruf a Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, yang berbunyi “BPOM menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Letak persoalan selanjutnya adalah lemahnya penegakan hukum oleh BPOM disebabkan kedudukan Hukum BPOM hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas : (a) UUD 1945; (b) Ketetapan MPR RI;(c) Undang-Undang/Perpu;(d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden;(f) PERDA Provinsi; (g) PERDA Kabupaten/Kota.

Kedudukan Perpres yang hanya dibawah Undang-Undang sangat menghambat cita-cita besar BPOM dalam menindak pelanggaran hukum penjualan obat secara online. Dikarenakan tugas besar tidak dibarengi dengan kedudukan hukum yang tinggi dan kuat. Maka melalui tulisan ini untuk melindungi masyarakat dari kejahatan penjualan obat online. Penulis menyarankan Pemerintah segera merubah kedudukan BPOM untuk diatur dengan Undang-Undang dengan tujuan untuk penguatan BPOM untuk melakukan supremasi hukum dibidang obat dan makanan khususnya penjualan obat secara online. Pemerintah juga harus melakukan integrasi hukum dibidang kesehatan agar nantinya antara Kementerian Kesehatan, Profesi Apoteker, BPOM serta Kepolisian tidak saling merebut kewenangan dalam menindak pelanggaran hukum dibidang obat dan makanan.

Penulis : Hasrul Buamona,S.H.,M.H.

(Advokat – Konsultan Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)

Sumber Ilustrasi: https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/obat-pereda-nyeri-terlalu-sering/