/SUSU KENTAL MANIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SUSU KENTAL MANIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Selain euphoria piala dunia dan pemilihan kepala daerah serta naiknya  BBM, pada Juli 2018,  masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan media berita online terkait temuan susu kental manis yang ternyata tidak mengandung susu bernutrisi, melainkan memiliki kadar gula yang lebih banyak, tentunya berbahaya secara medis bagi masyarakat secara luas.

Dalam berita online detiknews.com tertanggal 4 Juli 2018,dalam berita tersebut BPOM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang “Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya” yang berisi 4 (empat) larangan terkait mengkonsumsi susu kental manis yakni :

  1. Dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apa pun.
  2. Dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi. Produk susu lain antara lain susu sapi/susu yang dipasteurisasi/susu yang disterilisasi/susu formula/susu pertumbuhan.
  3. Dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.
  4. Khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak.

Terkait permasalahan susu kental manis Komsi X DPR RI tidak tinggal diam dikarenakan akan memanggil Kepala BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk dimintai keterangan. Dalam pemberitaan yang lain juga BPOM menyatakan bahwa susu kental manis tidak mengandung susu, tanpa padatan susu sama sekali, susu kental manis telah berhasil “menipu” masyarakat yang justru sering menyajikannya untuk anak (aceh.tribunnews.com 4 Juli 2018).

Dari pemaparan Surat Edaran dari BPOM tersebut dan apabila dikaji dalam hukum perlindungan konsumen, maka patut kemudian perusahan susu kental manis harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik itu pidana, perdata dan perdata konsumen secara khusus. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian apakah selama ini pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan dan BPOM tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait produksi susu kental manis ? Bukankah kedua institusi negara tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan bidang obat dan makanan? Persoalan utama ialah banyak masyarakat yang gunakan susu kental manis untuk kebutuhan bayi pengganti ASI ataupun susu bayi, dan tentunya merugikan kesehatan anak/bayi sampai dewasa nanti.

Apabila kembali melihat Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan” dan ayat (2) “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari Pasal tersebut diatas pada  pokoknya mengatur dan menerangkan kepada publik bahwa hanya Pemerintah (Kemenkes dan BPOM) yang memiliki kewenangan dalam membuat standar dan syarat kesehatan serta izin edar bagi perusahan susu dalam memproduksi susu kental manis, sehingga mengapa persoalan ini baru muncul dan Menteri Kesehatan terlihat seperti kaget terkait kandungan susu yang tidak memiliki nutrisi kesehatan.

Dalam persoalan susu kental manis ini, sudah tentu masyarakat khususnya anak-anak/bayi sebagai konsumen sangat dirugikan dalam aspek kesehatan. Kemudian dalam persoalan ini, perusahan susu kental manis selaku pelaku usaha memiliki kewajiban dalam Pasal 7 huruf d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Terkait permasalahan susu kental manis, seharusnya BPOM tidak hanya mengeluarkan Surat Edaran sebagaimana yang dijelaskan diatas, namun yang paling terpenting juga mengumumkan kepada masyarakat luas terkait produk susu kental manis apa saja yang tidak memiliki nutrisi kesehatan. Tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban, dan secara hukum masyarakat dan bahkan Kementrian Kesehatan dan BPOM juga dapat mengambil langkah hukum baik pidana dan perdata untuk memproses dan meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap perusahan susu kental manis yang diduga melakukan penipuan produk.

Penulis memberi saran kepada pemerintah untuk segera menarik produk susu kental manis dari pasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur bahwa “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban hukum korporasi perusahan tersebut secara hukum, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat selaku konsumen.

Sumber Foto: https://www.plukme.com/post/apakah-susu-skm-terbuat-dari-susu-sapi-asli-OLFra4m

Penulis: Hasrul Buamona, S.H.,M.H Advokat Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)