/Terapeutik Dokter dan Pasien

Terapeutik Dokter dan Pasien

Bertambahnya kapasitas pendidikan masyarakat (pasien) mempengaruhi terjadinya pergeseran hubungan antara dokter dan pasien, yang tadinya kedudukan dokter lebih tinggi (vertikal paternalistik) dibandingkan dengan pasien, dikarenakan pasien merupakan pihak yang ingin disembuhkan oleh dokter yang mengerti kondisi kesehatan pasien, saat seperti ini sering kali pasien secara langsung menyerahkan tanggung jawab tindakan medis sepenuhnya kepada dokter karena menganggap dokter tahu segalanya (father knows the best) (Buamona Hasrul: 2013)

Hubungan pasien dan dokter dalam upaya penyembuhan kesehatan dipahami tidak lagi sekedar hanya pengobatan pada umumnya, tetapi dipahami sebagai hubungan terapeutik atau transaksi terapeutik yang lebih mengarah pada pola horizontal kontraktual, dimana pasien diwajibkan memahami hak dan kewajiban dalam setiap upaya penyembuhan kesehatannya oleh dokter, dan upaya ini harus diperoleh dari kerja sama antara pasien dengan dokter. Dikarenakan dalam hubungan terapeutik kedudukan antara pasien dan dokter adalah sejajar dalam semua upaya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien.

Menurut penulis, hubungan hukum adalah hubungan antara sesama manusia, badan hukum dengan manusia, serta badan hukum dangan badan hukum lain. Sebagai subjek hukum yang terikat oleh suatu hubungan kontraktual maupun undang-undang secara luas, yang telah disepakati sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut, termasuk juga hubungan terapeutik. Apabila dikaitkan hubungan antara pasien dan dokter merupakan suatu hubungan yang lebih mengarah kepada pelayanan kesehatan atau yang sering dikenal dalam dunia medis sebagai health provider dan health receiver. Perjanjian terapeutik atau biasanya dalam ruang lingkup pelayanan medis disebut dengan hubungan terapeutik merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dokter dan pasien yang sepakat secara tertulis melalui informed consent ataupun perjanjian secara lisan, namun perjanjian terapeutik ini merupakan hal khusus yang hanya terdapat dalam dunia medis, dikarenakan yang menjadi objek dari perjanjian tersebut merupakan upaya penyembuhan kesehatan (inspanningsverbintenis).

Dalam transaksi terapeutik tersebut, yang dijadikan objek ialah upaya penyembuhan. Hal ini sering disalahtafsirkan oleh masyarakat awam khususnya pasien, bahwa kesembuhan pasien yang menjadi objek transaksi terapeutik. Objek transaksi terapeutik adalah upaya dokter, bukan kesembuhan pasien karena jika kesembuhan pasien dijadikan objek, akan lebih menyudutkan (Endang Kusuma Astuti:2009).

Harus diketahui juga hubungan terapeutik yang terjadi antara dokter dan pasien dapat muncul ketika pasien menyatakan bersedia baik lisan maupun tertulis (implied statement), atau juga dengan menunjukan sikap bersedia dengan cara menerima pendaftaran, menyediakan fasilitas kesehatan sampai pada membuat rekam medis (medical record). Selain itu, hubungan terapeutik antara dokter dan pasien dapat muncul dikarenakan 2 (dua) hal yakni, karena perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, dan hubungan terapeutik tersebut muncul karena telah menjadi kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Hal diatas senada dengan pendapat Prof. Subekti yang menyatakan sumber-sumber perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan seseorang.

Terkait hubungan terapeutik apabila ditinjau dalam perikatan/perjanjian dalam hukum perdata, diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian maupun karena undang-undang”. Selain itu Pasal 1338 KUHPerdata mengatur “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apabila hubungan terapeutik dikaitkan dalam hukum perdata, maka syarat sahnya hubungan terapeutik pun harus mengikuti Pasal 1320 KUHPerdata yang memerlukan 4(empat) syarat yang terdiri dari ; (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya ( syarat subjektif); (2) Adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan (syarat subjektif); (3) Suatu hal tertentu (syarat objektif); (4) Suatu sebab yang halal (syarat objektif).

Terkait ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dokter dan pasien dalam tindakan kedokteran tidaklah diperuntukkan untuk melaksanakan tindakan kedokteran yang dapat merugikan pasien serta tindakan kedokteran tersebut tidaklah boleh melanggar ketentuan disiplin ilmu kedokteran dan etika kedokteran serta Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Dimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 1233 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata tidak bisa pisahkan satu sama lain dalam aspek terapeutik, dikarenakan apabila ketentuan dalam KUHPerdata tersebut, tidak terpenuhi ataupun tidak dijalankan sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati, maka akan berdampak pada batalnya perikatan/perjanjian hubungan terapeutik, sehingga pasien maupun dokter dapat melakukan tuntutan hukum baik dikarenakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah melanggar syarat subjektif dan objektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kedudukan hubungan terapeutik dokter dan pasien dalam hukum perikatan perdata, sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien, namun juga dokter. Sebagai contohnya memberikan perlindungan hukum kepada pasien, ketika dokter tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran, serta Perkonsil No.4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Maka dengan ini, pasien dapat melakukan tuntutan hukum berupa gugatan wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) ataupun perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) pada pengadilan, namun sebaliknya ketika tidak terpenuhinya hubungan terapeutik yang menyebabkan kecacatan, dan kematian dikarenakan kesalahan pasien yang tidak menuruti nasihat medis atupun tidak jujur dalam memberikan keterangan kesehatannya, maka dokter terhindar dari gugatan hukum baik wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Penulis : Hasrul Buamona,S.H.,M.H. (Advokat – Konsultan Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)

Sumber Ilustrasi: https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip9rfK_rbdAhXJfd4KHXmOB_0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fasulmuttaqien.blogspot.com%2F&psig=AOvVaw1uOGWgxtpGfKICEVhcFx26&ust=1536894034262856