/Tinjauan Kritis atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 tahun 2016

Tinjauan Kritis atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 tahun 2016

Ketika sejawat dokter gigi di Indonesia sedang teralihkan oleh praktik ilegal tukang gigi, muncul peraturan menteri kesehatan (PMK) no. 20 tahun 2016 yang mengatur tentang perawat gigi yang intinya berisi tentang legalisasi praktik mandiri perawat gigi dengan sebutan terapis gigi dan mulut. Peraturan ini cukup merisaukan sebab di dalamnya berisi wewenang yang nantinya diperbolehkan untuk dilakukan yang beberapa diantaranya sebenarnya adalah kompetensi mutlak dokter gigi. Ilmu kedokteran termasuk di dalamnya ilmu kedokteran gigi adalah ilmu yang telah ada dan dipelajari dengan struktur keilmuan yang matang. Hal tersebut artinya bahwa setiap dokter gigi yang melakukan tindakan sekecil apapun pasti memiliki dasar secara keilmuan (evidence based).

Dewasa ini tidak dapat diterima bahwa dengan adanya keterbatasan tenaga dokter gigi di pelosok maka perlu dihadirkan perawat gigi yang berlaku seperti seorang dokter gigi. Era dimana prosedur medis yang prosedural dan dilakukan oleh tenaga medis tersertifikasi saja bisa berbuah tuntutan hukum. Pemerintah seharusnya mencari solusi untuk penyebaran tenaga dokter gigi hingga ke pelosok. Apabila sampai saat ini belum terlaksana, maka perlu dilakukan tinjauan konkrit atas masalah-masalah riil di lapangan. Contoh paling sederhana adalah masalah kesejahteraan dan sarana-prasarana.

Tidak ada maksud mengecilkan keberadaan perawat gigi, dalam hal ini perawat gigi adalah bagian sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat namun sebagai partner yang bekerja sesuai porsinya. Harus diakui memang sampai saat ini penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi belum merata, namun tidak bijak apabila solusi yang diberikan adalah memberi kewenangan perawat gigi berpraktik sebagai terapis gigi dan mulut.

Mari kita lihat isi peraturan menteri kesehatan no. 20 tahun 2016 terutama yang membahas kompetensi dan kewenangan. Pada pasal 14 huruf (d) angka 2 yang menyebutkan terapis gigi berwenang untuk melakukan penambalan dengan teknik ART (Atraumatic Restorative Treatment), pasal 16 huruf (b) memberi keleluasaan untuk menggunakan bahan lain selain semen ionomer kaca pada kasus tumpatan. Seperti diketahui bahwa teknik ART adalah teknik yang bahkan diajarkan untuk dapat dilakukan oleh kader kesehatan gigi non medis dengan maksud pencegahan gigi berlubang. Dengan demikian maka masih dapat dimaklumi untuk dapat dilakukan oleh terapis gigi tetapi masalah muncul ketika terbuka kemungkinan penggunaan bahan lain selain semen ionomer kaca untuk dipakai dalam praktik terapis gigi. Bahan lain tersebut tentu saja paling mudah adalah bahan resin komposit. Bahan resin komposit bahkan di kalangan dokter gigi masih menjadi suatu bahan yang menantang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan gigi. Resin komposit bukan bahan yang mudah diaplikasikan.

Pasal 14 huruf (f) yaitu pencabutan gigi sulung dengan persistensi atau goyang derajat 3 dan 4 dengan anestesi lokal dan pada pasal 16 huruf (a) bahkan berwenang untuk melakukan pencabutan gigi tetap akar tunggal. Perlu diketahui bahwa seorang dokter gigi dalam memberikan suntikan anestesi lokal perlu pertimbangan matang bahkan di rumah sakit, pemberian anestesi lokal memerlukan laporan penggunaan yang isinya tidak singkat. Anestesi lokal bukan bahan yang mudah diberikan begitu saja. Memerlukan pengetahuan yang mendasar termasuk reaksi alergi yang mungkin muncul dan upaya yang dilakukan ketika reaksi alergi tersebut muncul.

Pasal 19 mengatur kewenangan pelimpahan dari dokter gigi, disebutkan bahwa terapis gigi berhak mendapatkan limpahan untuk mengerjakan penambalan lebih dari dua bidang dan perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar sama sekali bukan perawatan main-main yang dapat dilimpahkan begitu saja. Intinya setiap jenis perawatan gigi memiliki dasar yang sudah baku, dimulai dari pemeriksaan subyektif, obyektif dan dilanjutkan dengan penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis adalah suatu seni yang waktu belajarnya tiada berakhir, tiada berakhir karena kita berhadapan dengan makhluk ciptaan Tuhan dalam wujud manusia yang sebenernya sampai meninggal pun seorang dokter gigi tidak berhak untuk mengklaim bahwa dirinya sudah paham semua masalah gigi dan mulut. Seorang dokter gigi pasti pernah mengalami keadaan dimana semua hal yang pernah dipelajari ketika sekolah terasa mentok dan merasa tidak berdaya pada kasus tertentu. Kejadian tersebut nyata dan tidak hanya dialami segelintir dokter gigi.

Masalah ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sejawat dokter gigi harus bersatu untuk menunjukkan posisinya secara tegas dan jelas. Hal ini penting dilakukan semata-mata demi keselamatan pasien dan martabat kedokteran gigi yang luhur. Sebenarnya ada jalan sehingga seseorang, siapapun juga dapat berpraktik sebagai dokter gigi. Jalan itu adalah, masuk Fakultas Kedokteran Gigi dan belajar kurang lebih 6 tahun lamanya dan membuktikan diri anda layak sebagai dokter gigi melalui UKDGI, sesederhana itu.

Penulis: drg. Dimas Cahya Saputra, SpKG